Pengangkatan Dirut Perseroda Sulsel Langgar Permendagri

-

Makassar, Eksplor – Pengangkatan Direktur Utama PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda Sulsel) Yasir Mahmud dinilai melabrak Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Praktisi hukum Sulaiman Syamsuddin menyebutkan pelantikan Dirut dan penunjukan direksi tidak taat terhadap aturan-aturan yang relevan tentang pengangkatan direksi maupun dewan komisaris.

Menurut Sulaiman Perseroda ini terbentuk atas dasar Perda kemudian tunduk dan patuh terhadap UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah diubah UU No. 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dimana klasifikasi bentuk hukum BUMD diubah dari Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

“Karena Perusda berubah menjadi Perseroda maka juga harus tunduk terhadap UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Permendagri No. 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah,” ungkap Sulaiman dalam keterangannya, Senin (5/7/2021).

Dalam hal RUPS sesuai dengan UU PT, lanjut Sulaiman, memang menjadi kewenangan pemilik saham mayoritas untuk menunjuk dan mengangkat direksi maupun dewan komisaris akan tetapi karena ini bentuk hukum Perseroda yang di mana kepemilikan saham mayoritas adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maka tetap tunduk terhadap Permendagri no. 37 tahun 2018 pasal 35 huruf (i) menyatakan bahwa tidak pernah menjadi anggota direksi, anggota dewan pengawas, atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.

Diketahui, proses RUPS-Luar Biasa PT. SulSel Citra Indonesia yang dilaksanakan beberapa hari kemarin memutuskan dan mengangkat saudara Yasir Mahmud sebagai Direktur Utama PT. Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) yang diduga pernah menjadi Direktur Utama PT. Ta Disangka yang sudah dinyatakan pailit, berdasarkan putusan pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap sehingga menurut Permendagri No.37 tahun 2018 pasal 35 huruf (i) telah dilanggar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena tidak memenuhi syarat sesuai aturan.

“PT Ta Disangka sudah lama dinyatakan pailit, berdasarkan Putusan PN Makassar 2015 lalu, asetnya sudah dilelang, kuratornya R Bobby Wijanarko, apabila Yasir benar pernah jadi direktur PT Ta Disangka, hal tersebut tentunya melanggar,” pungkas pengacara jebolan Fakultas Hukum Unhas ini.

Populer

spot_img